BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

TEMPO.CO , Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengungkapkan kekhawatiran masyarakat jika dana Tapera digunakan untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Deputi Komisioner Penggalangan Dana Tapera Sugijarto membenarkan belum ada dana yang tersedia untuk membiayai proyek tersebut.

“Sama sekali tidak ada kaitan dana peserta dengan perkembangan ICN,” kata Sugijarto saat diskusi virtual, Selasa, 11 Juni 2024. “Menurut kami, uang yang berasal dari anggota digunakan khusus untuk anggota.”

Sebelumnya, Direktur Center for Economic and Legal Studies (Celios) Bhima Yudhishthira mengatakan dana Tapera berpotensi digunakan untuk mendanai proyek ICN. Sebab, dana masyarakat Tapera termasuk dana yang paling mudah untuk mendanai proyek Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Asumsinya, IKN tetap didanai APBN dalam jangka panjang, kata Bhima, Rabu, 5 Juni 2024.

Mekanisme pembiayaan ini, jelasnya, dilakukan dengan menempatkan dana negara pada surat utang negara. Pemerintah kemudian dapat menggunakan dana masyarakat untuk mendanai berbagai proyek APBN. “Salah satunya, IKN.

Kontroversi Tapera muncul setelah Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang penerapan Tapera. Keputusan yang merupakan versi PP Nomor 25 Tahun 2020 itu mengatur kewajiban pengurangan upah pegawai swasta atau pekerja mandiri sebesar 3 persen.

Kebijakan Tapera kemudian mendapat penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya para pekerja Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tambang IMIP atau SBIPE. Ketua SBIPE IMIP Henry Ford Jabbs mengaku tidak yakin iuran yang diterima dalam Tapera bisa dikembalikan ke kantong buruh.

Ia menyebutkan sejumlah kasus kesulitan klaim iuran BPJS yang terjadi selama ini. Henry pun menduga wacana penurunan gaji pekerja swasta untuk Tapera hanyalah kedok pengumpulan dana masyarakat oleh pemerintah. “Kami menduga ini cara pemerintah menutup defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Henry kepada Tempo, Selasa malam, 28 Mei 2024. “Itu tidak ada gunanya bagi para pekerja.”

Pilihan Editor: Terkini untuk bisnis: Perbedaan Tapera di berbagai negara Profil CEO Tanihub Pamitr Vinek yang ditunjuk sebagai komisaris independen MIND ID

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendukung APBN dalam mengembangkan program. baca terus

Shri Mulyani menjelaskan beberapa asumsi makro yang disepakati pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,5 persen. baca terus

JIF 2024 mengusulkan 35 proyek infrastruktur dengan total biaya Rp325 triliun dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta yang terbuka untuk investasi bersama swasta dan publik baik di dalam maupun luar negeri. . negara. baca terus

Menteri ESDM Arifin Tasrif garap energi murah, khususnya gas, usai bertemu Menteri PPPR Basuki Baca selengkapnya

Operasional BMKG dilakukan time shift untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur seperti bandara VVIP IKN dan plaza tol. baca terus

Federasi Serikat Pekerja Metalurgi Jawa Barat (FSP LEM SPSI) mengecam pengumuman Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang akan menyosialisasikan tabungan perumahan pemerintah atau Tapera melalui Lembaga Nasional Kerjasama Tripartit (LKS Tripnas). baca terus

Oleksandr Teja terus menunjukkan kehadirannya di bidang real estate. PT Pakuwon Jati mendirikan hotel bintang 4 di IKN. baca terus

Rencana pembangunan hotel bintang empat di IKN merupakan langkah strategis PT Pakuwon Jati Tbk dalam memperluas kehadirannya di sektor perhotelan. baca terus

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun depan akan dikurangi sehingga berdampak pada berkurangnya dana pelatihan vokasi. Pendapatan UCT tetap datar sementara biaya operasional meningkat. Kemendikbud menyebutkan akan terjadi selisih belanja PTN sebesar Rp 41 triliun pada tahun 2025. baca terus

Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri menyebut penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah permasalahan anggaran daerah untuk pendidikan. baca terus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *