TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Keamanan PBB akan bertemu untuk mempertimbangkan permintaan Palestina menjadi negara anggota PBB pada Senin, 8 Oktober 2024.
Dewan akan mengadakan konsultasi tertutup pada pagi hari sebelum pertemuan terbuka untuk membahas permohonan resmi Palestina untuk keanggotaan penuh PBB, yang dimulai pada siang hari waktu New York.
Otoritas Palestina mempunyai status pengamat non-anggota di PBB sejak tahun 2012, sama dengan status Tahta Suci Vatikan.
Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara menyetujui pengakuan de facto atas negara berdaulat Palestina pada bulan November 2012, meningkatkan status pengamatnya di badan dunia tersebut menjadi “negara non-anggota” dari “entitas”. 138 orang memilihnya, 9 menentang, dan 41 abstain.
Para pendukungnya mengatakan, saat ini sekitar 140 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Namun permintaan tersebut masih bisa diveto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan pekan lalu bahwa masalah kenegaraan Palestina harus diselesaikan melalui “negosiasi langsung” dan “bukan di PBB.”
Pada tahun 2011, komite Dewan Keamanan PBB menghabiskan beberapa minggu untuk menilai permohonan Palestina untuk melihat apakah permohonan tersebut memenuhi syarat untuk keanggotaan PBB.
Namun, komite tersebut gagal mencapai posisi bulat, dan Dewan Keamanan PBB tidak pernah secara resmi melakukan pemungutan suara mengenai resolusi keanggotaan Palestina.
Para diplomat mengatakan Palestina kekurangan setidaknya sembilan suara yang diperlukan untuk meloloskan resolusi tersebut. Meski mendapat dukungan besar, Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel menyatakan akan memveto tindakan tersebut.
Pilihan Editor: Dewan Keamanan PBB Menyerukan Israel Mematuhi Gencatan Senjata
AL JAZIRA | Reuters
Sekutu paling kuat Israel, Amerika Serikat, telah berhenti mengirimkan senjata ke negara Zionis tersebut, termasuk bom penghancur bunker yang berat. Baca selengkapnya
Lloyd Austin mengkonfirmasi pada sidang kongres bahwa Amerika Serikat untuk sementara waktu menghentikan penjualan senjata ke Israel untuk pertama kalinya. Keterangan lebih lanjut
AS berhenti memasok senjata ke Israel. Joe Biden mengakui bom Amerika digunakan untuk menyerang masyarakat Rafah. Baca selengkapnya
Sebuah kapal perang AS melewati Selat Taiwan pada Rabu, 8 Mei 2024, kurang dari dua minggu sebelum presiden baru Taiwan menjabat. Keterangan lebih lanjut
USAID bekerja sama dengan Kementerian Agama RI melaksanakan program yang bertujuan untuk memberikan informasi praktis kepada siswa tentang beasiswa di Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah menangguhkan pengiriman senjata ke Israel, termasuk bom berat yang digunakan sekutu Amerikanya di Jalur Gaza. Baca selengkapnya
Setelah puluhan kampus di Amerika, kini civitas akademika Universitas Andalas (Unan) menggelar aksi bela Palestina dengan mengusung tema “Mahasiswa Unan untuk Keadilan.” Baca selengkapnya
Joe Biden untuk pertama kalinya mengatakan secara terbuka bahwa dia akan menahan senjata dari Tel Aviv jika militer Israel melakukan invasi penuh ke Rafah.
Israel menolak gencatan senjata dan melancarkan operasi di Rafah, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa perang di Jalur Gaza akan berlarut-larut. Baca selengkapnya
Bahama secara resmi mengakui Negara Palestina. Banyak negara telah melakukan hal serupa di masa lalu. Baca selengkapnya
