NEWS24.CO.ID – Mantan calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan penolakannya terhadap kabinet Rakabuming Raka kubu Prabowo Subianto-Gibra demi kebijakan yang lebih seimbang dan seimbang, pemerintah tidak akan bekerja sama dengan pemerintah ini, katanya. Ganjar TPN Ganjar-Mahfud dalam acara Halalbihalal di Rumah Selamatan, Jalan Teuku Umar No. 9, Jakarta, Senin “Tapi saya sangat mengapresiasi pemerintahan ini dan kita akan mendapatkan kekuasaan dengan cara yang benar, Ganjar memutuskan protes untuk menunjukkan politik. keabsahan. Menurutnya, cara berpolitik adalah agar bangsa Indonesia dihormati dan tidak dipermainkan oleh anak bangsa karena cara mengkritik yang paling tepat adalah melalui parlemen, itu bisa dilakukannya, kerja – kerja yang benar untuk meraih kekuasaan,” kata Ganjar. Ia mengatakan akan terus berjuang dengan banyak cara, kata Mahfud melalui partai politik dan gerakan politik, mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatakan, selain partai politik, masyarakat sipil dan pers juga punya rencana untuk memandu kebijakan publik “Saya akan menambahkan kembali masyarakat sipil yang menang di jalur yang sama dalam membangun demokrasi. Mahfud kembali mengajar di kampus untuk meliput berbagai permasalahan hukum di Indonesia. Alasannya, elite membuat hukum tanpa etika. Oleh karena itu, kerja hukum harus diatur “Saya mengurus pengacara, pengadilan, karena penegakan hukum ada dalam pekerjaan hukum, dalam pekerjaan sehari-hari pemerintah dan di pengadilan. negara aman,” katanya.
Pilihan Editor: Ganjar Diterbitkan TPN: Saya bangga dengan perjuangan demokrasi ini.
Wantim Golkar mengaku popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi calon lain seperti Ridwan Kamil. Baca selengkapnya
Partai Golkar Sumut Harap PDIP Calonkan Musa Rajekshah di Pilgub Sumut 2024 Baca Selengkapnya
Yusril yakin Kabinet 100 menteri tidak akan dibentuk kembali di bawah pemerintahan Presiden Soekarno-Prabowo-Gibrani
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengatakan masa jabatan menteri di IKN bisa bertambah jika Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru. Pengamat menilai hal ini hanya membuang-buang uang. Baca selengkapnya
Ke depan, tiga undang-undang DPR yakni UU Notifikasi, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Dewan Negara kini sudah bisa diakses publik. Mengapa? Baca selengkapnya
Noel melantunkan lagu mantan Presiden RI Soekarno yang mengkritik PDIP karena tidak mengundang Jokowi ke MPR.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyerahkan formulir usulan calon Wali Kota Solo ke kantor PDIP
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, belum ada pembahasan resmi terkait wacana penambahan jumlah pengabdian Koalisi Indonesia Maju.
Yusril mengatakan pengikutnya harus menunjuk pemimpin daerah dan kabinet untuk mengamankan suara pada pemilu mendatang.
Hendy Siswanto sudah mendaftar ke PDIP untuk maju pada Pilkada 2024
