Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

JAKARTA TEMPO.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberhentikan Mr. Rahmadi Effendi Futahaan (REH) mengundurkan diri dari jabatan Direktur Bea dan Cukai Purwakarta, Jawa Barat, karena adanya konflik kepentingan yang diduga melibatkan keluarganya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, pejabat yang terlibat telah dipecat, kata Direktur Humas Bea Cukai Nilwala Dwi Heryanto di Jakarta, Senin.

Pak Rahmadi dibebastugaskan pada tanggal 9 Mei 2024. Langkah tersebut diambil Kementerian Keuangan dalam rangka mengembangkan metode penilaian lain sesuai ketentuan yang berlaku. Rahmadi Effendi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Andreas, pengacara di Eternity Global Law Firm.

Rahmadi Effendi Futapair dilaporkan ke KPK

Tn. Rahmadi Effendi Hutahaan, Direktur Bea Cukai Madhya (TMP) Biro Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta di Purwakarta, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pengacara bernama Andreas. Tudingannya, Pak Rahmadi tidak mencantumkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Pengawas Nasional (LHKPN).

Pengacara Andreas mengatakan Rahmadi alias REH memiliki harta senilai hingga Rp60 miliar melalui kemitraan usaha dengan pengusaha Wijanto Tirtasana. Kemitraan ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2022 dan mencakup impor pupuk.

“Tahun 2017 klien saya meminjam Rp 7 miliar ke REH,” kata Andreas saat dikonfirmasi Tempo, Rabu, 8 Mei 2024.

Pak Andreas menyelidiki LHKPN Pak Rahmadi yang melakukan kecurangan sejak tahun 2017, bermula dari kerja sama usaha jual beli pupuk antara perusahaan istri Pak Rahmadi, Margaret Christina, dan pelanggan Wijanto Tirtasana.

Pak Rahmadi meminjamkan Pak. Wijanto Rp7 miliar atas usulan agar Margaret menjadi ketua komisi dan pemilik 40 persen saham. Namun Wijanto mengaku sempat mendapat ancaman dari Rahmadi terkait pinjaman tersebut. Andreas kemudian menyelidiki dan menyadari bahwa LHKPN Rahmadi tidak biasa.

Berdasarkan hasil penelusuran Andreas, Rahmadi melaporkan aset sebesar Rp 3,2 miliar pada tahun 2017 dan Rp 6,3 miliar pada tahun 2022, sedangkan pinjaman yang diberikan kepada nasabah mencapai Rp 7 miliar.

Ramdy Efdy

Pak Rahmadi resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal KPPBC TMP A Purwakarta mulai Senin, 25 April 2022. Beliau adalah Medan, pria kelahiran Sumatera Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Ditjen Bea Cukai Kalimantan Selatan pada tahun 2018. .

Di bawah kepemimpinannya, Bea Cukai Purwakarta menyita jutaan batang rokok ilegal dan ratusan botol minuman beralkohol ilegal antara Desember 2021 hingga Juli 2022. Produk tersebut menghasilkan 867 tindakan pelanggaran bea masuk.

Berkat kerja sama yang terjalin kali ini, Bea Cukai Purwakarta telah menerima 1.972.341 batang rokok berbagai jenis tanpa stempel dan 199.650 mililiter minuman beralkohol berbagai jenis tanpa stempel dalam operasi pemberantasan. Akibat tindakan Pajak TMP KPPBC 2021-2022 di Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu, 12 Oktober 2022, barang menjadi milik negara.

Kesadaran Sukma Kanti |

Pilihan Redaksi: Komisioner Bea dan Cukai Purwakarta Dibebastugaskan Karena Benturan Kepentingan Keluarga

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika bertemu dengan Komisioner Bea Cukai Askolani. Ia meminta klarifikasi atas perselisihan terkait pengangkutan barang dari luar negeri. Baca selengkapnya

“Sudah sepantasnya Dewas KPK menghukum Pak Nurul Gouffron karena perbuatannya jauh dari semangat dan prinsip Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Di manakah 5 supercar Rudy Salim setelah 9 mobilnya disita bea cukai?

Bahkan, Albertina Ho, pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian, telah mengajukan surat pengunduran diri dan menyatakan dirinya diberhentikan sementara. Atas panggilan Nurul Gouffron, Kementerian Pertanian melakukan perubahan. Baca selengkapnya

Ombudsman RI menyerukan reformasi bea cukai dan pajak karena banyak perselisihan mengenai barang impor. Baca selengkapnya

KPK terus menggeledah aset mantan Menteri Pertanian Shahrul Yassin Limpo. Beberapa diyakini sengaja disembunyikan. Baca selengkapnya

Kenneth Koh terancam menambah denda hingga Rp 56 miliar atas bisnis impor mobilnya bersama Rudy Salim. Baca selengkapnya

Raja Musang Durian sempat disebut-sebut dalam kasus Shahrul Yassin Limpo, mantan kode suap mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, cukup bukti bagi Pak Hannan untuk didakwa dalam kasus pencucian uang Shahrul Yassin Limpo. Baca selengkapnya

Rudy Salim membeli 14 mobil mewah dari Inggris dan mengimpornya melalui perusahaan Speedline Industries Sdn Bhd milik Kenneth Coe. Baca selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *