Kementerian Perhubungan Klaim Keselamatan Pelayaran Indonesia Diakui Dunia

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan keselamatan dan keamanan navigasi kapal berbendera Republik Indonesia telah diterima dunia setelah masuk dalam “Daftar Putih MoU Tokyo” keempat. cuaca.

Hal ini sesuai dengan hasil laporan tahunan MoU Tokyo 2023 dan menunjukkan keberhasilan Indonesia mempertahankan white list selama empat tahun berturut-turut yaitu 2020, 2021, 2022, dan 2023, kata Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. . , Antoni Arif Priadi, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 5 Mei 2024.

Antoni mengatakan dalam laporan MoU Tokyo, selama tiga tahun terakhir, dari 654 pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal berbendera Indonesia, terdapat 28 kapal yang disita. Jumlah kapal yang terdeteksi sedikit meningkat: lima kapal pada tahun 2021, kemudian sepuluh kapal pada tahun 2022, dan tiga belas kapal pada tahun 2023.

“Dengan masuknya Indonesia dalam White List, MoU Tokyo menunjukkan pengakuan internasional terhadap kinerja kapal berbendera Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan internasional terhadap keselamatan dan keamanan kargo di Indonesia serta menjadikan kapal berbendera Indonesia lebih kompetitif dengan kapal lain. mengibarkan bendera negara,” kata Antoni.

Dijelaskannya berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melindungi operasional kapal Indonesia yang melakukan perjalanan keliling dunia untuk mempertahankan status white list tersebut, antara lain melalui instruksi Dirjen Perhubungan Laut.

Antoni mengatakan, kapal berbendera Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri harus diperiksa oleh Petugas Inspeksi Keselamatan Kapal bersama dengan Petugas Inspeksi Kelaikan Laut dan Keselamatan Kapal Asing (Port State Control Officer atau PSCO) dan/atau ahli dari organisasi yang diakui sebelum izin navigasi. Surat Keterangan (SPB) diterbitkan.

Sedangkan pemilik dan/atau operator yang kapalnya ditahan di luar negeri akan dikenakan sanksi berupa teguran, pengurangan ruang pelayaran kapalnya, bahkan memperketat Dokumen Kesesuaian (DOC) apabila ditemukan pelanggaran berat, kata Antonino.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Departemen Pelayaran dan Kelautan secara rutin memberikan pendampingan dan melakukan penyelidikan secara detail terhadap perusahaan yang kapalnya ditahan.

“Salah satunya dengan mengirimkan petugas inspeksi keselamatan ke kapal untuk memastikan awak kapal dapat memenuhi seluruh temuan pejabat pengawas pelabuhan di luar negeri,” kata Antoni.

Antoni menjelaskan manfaat kembalinya Indonesia ke kategori White List antara lain memberikan citra positif Indonesia di mata dunia sehingga meningkatkan reputasi bendera negara sebagai negara dengan keamanan tinggi dan kepatuhan terhadap hukum maritim internasional.

Menurut dia, dengan masuk dalam daftar putih kapal berbendera negara, maka perusahaan asuransi, pedagang kapal, dan pemangku kepentingan lainnya akan melihatnya lebih baik.

“Dari segi pemeriksaan kapal, ada pengurangan jumlah pemeriksaan, karena kapal-kapal dari negara-negara white name sering dilakukan pemeriksaan secara berkala karena dianggap berstandar tinggi dan hal ini dapat mengurangi waktu tunggu dan mencegah kerusakan yang tidak berguna. terlambat masuk stasiun,” kata Antoni.

Keunggulan lainnya, tambah Antoni, adalah efisiensi kapal. Hal ini karena pengurangan waktu inspeksi memungkinkan kapal beroperasi lebih efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, serta kapal dapat melakukan prosedur inspeksi dengan lebih cepat, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

Sedangkan dari sisi kemudahan masuk ke pelabuhan, kapal-kapal dari negara-negara bersih mungkin akan lebih mudah mencapai pelabuhan, karena dikatakan memiliki risiko yang lebih kecil, sehingga pelabuhan cenderung menerima kapal-kapal dengan tingkat keamanan yang baik tanpa melalui pengawasan yang ketat. ,” kata Antoni.

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi, kapal-kapal berbendera negara-negara yang masuk dalam daftar putih (whitelist) adalah kapal yang paling banyak dicari oleh para pelaut dan penyewa, sehingga meningkatkan daya saing sektor maritim negara tersebut. Hal ini akan meningkatkan jumlah registrasi kapal baru di dalam negeri, yang berarti lebih banyak pendapatan dari biaya registrasi dan pajak.

Demikian pula dalam hal keselamatan, masuknya Indonesia ke dalam Daftar Putih menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem pemantauan maritim yang efektif, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan kapal dan pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan industri maritim.

Selain itu, dalam hal mendukung keterwakilan negara lain, negara-negara bendera yang masuk dalam daftar tersebut memiliki posisi yang kuat dalam perundingan internasional mengenai hukum maritim, sehingga memungkinkan negara tersebut memainkan peran penting dalam penciptaan hukum maritim internasional dan adat istiadat,” kata Antoni.

Antoni meminta agar pemilik kapal/pilot tidak hanya puas dengan perkembangan baik tersebut, namun tetap berkomitmen untuk terus mematuhi hukum internasional ketika kapalnya beroperasi di luar negeri.

“Selama tahun 2023, Port State Control Officer (PSO) Indonesia melakukan 3.180 pemeriksaan terhadap kapal berbendera asing dan menemukan 34 kapal dan Kantor Klasifikasi Indonesia menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang mendapat pemeriksaan baik, yang berarti kinerja tinggi. ,” kata Antonino.

Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Capai Puncak, Begini Perjalanan Bisnisnya ke Indonesia

Dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia, PIS tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesejahteraan pelaut. untuk mengetahui lebih lanjut

Ada empat kasus proyek desain pintu yang ditangani KPK. untuk mengetahui lebih lanjut

Konsulat Indonesia di Darwin, Australia saat ini sedang menangani kasus 15 nelayan asal Merauke, Papua bagian selatan, yang ditangkap otoritas Australia.

KRI Dewaruci akan singgah di Sabang, Pulau Weh, Aceh, dalam Pesiar Niat Baik Budaya Jalur Rempah 2024 Baca Selengkapnya

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati angkat bicara menanggapi kabar keluarnya data tersebut ke Kementerian. untuk mengetahui lebih lanjut

Data BAIS, INAFIS, dan Kementerian Perhubungan disebut-sebut telah dipublikasikan dan dijual di dark web dengan harga $7.000 atau sekitar Rp 114,72. untuk mengetahui lebih lanjut

Nama Budi Karya Sumadi diduga menggunakan uang hasil korupsi dalam proyek kereta api tersebut. Akankah KPK memanggil Menteri Perhubungan? untuk mengetahui lebih lanjut

Pertamina International Shipping telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan B Shipping untuk pembelian dan penyewaan kapal LPG. untuk mengetahui lebih lanjut

Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang membuka bursa kerja atau bursa kerja dalam rangka memperingati HUT Kota Palembang ke 1341. untuk mengetahui lebih lanjut

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid angkat bicara soal rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. untuk mengetahui lebih lanjut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *