Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

TEMPO.CO, Jakarta – Pada 20 Mei 2002, Timor Timur berpisah dari Indonesia dan mendeklarasikan kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Portugis dengan nama Timor Timur.

Dibalik kemerdekaan negara di kawasan timur Indonesia ini banyak terjadi, salah satunya adalah referendum. Referendum Timor Timur merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia dan Timor Timur. Diawali dengan krisis finansial tahun 1997 yang mengguncang Indonesia, situasi ini memicu seruan perubahan dari berbagai kalangan.

Pada tahun 1974, Revolusi Bunga Anyelir di Portugal menyebabkan negara tersebut menarik diri dari seluruh wilayah termasuk Timor Timur. Dua partai utama di Timor Timur, Fretilin dan UDT, berusaha membentuk koalisi namun gagal, yang berujung pada deklarasi kemerdekaan Fretilin pada 28 November 1975.

Menurut surat kabar The Guardian, pemilu Timor Timur yang diadakan pada tahun 1999 merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Timor Timur untuk memperoleh kemerdekaan dari pendudukan Indonesia. Sejak dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1976, Timor Timur mengalami masa-masa sulit di bawah kekuasaan militer Indonesia.

PBB dan komunitas internasional mendorong pemilu sebagai sarana penentuan nasib sendiri setelah lebih dari dua dekade bekerja.

Rujukan Timor Timur

Pada tahun 1998, krisis keuangan Asia dan protes pro-demokrasi di Indonesia mengakhiri pemerintahan Soeharto. Menurut laporan ilmiah Universitas Gadjah Mada, perubahan mencapai puncaknya dengan bergantinya Presiden Soeharto menjadi BJ Habibie. Masyarakat Timor Timur menyambut baik kabar lengsernya Soeharto.

Saat menjabat, Habibie menghadapi tekanan internasional dan tekanan dari Portugal, mantan penguasa Timor Timur, untuk membiarkan Timor Timur menentukan masa depannya. Pada 27 Januari 1999, Habibie menyampaikan usulan referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan melalui surat resmi.

Pada tanggal 5 Mei 1999, PBB, Indonesia dan Portugal menyetujui proses referendum. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 1999, UNET (Misi PBB di Timor Timur) mengadakan referendum. Masyarakat Timor Timur diberikan dua pilihan, yakni menerima kemerdekaan khusus di Indonesia atau memilih kemerdekaan. Hasilnya, 78,50 persen memenuhi syarat independensi dan 98,6 persen menjadi anggota.

Setelah pemilu, Timor Timur berada di bawah mandat PBB hingga tanggal 20 Mei 2002, ketika negara Timor Timur secara resmi dinyatakan sebagai negara merdeka dan mandiri. Saingannya, Xanana Gusmao, terpilih sebagai presiden pertama.

Untuk menghormati B.J. Habibie Dalam proses ini, pemerintah Timor-Leste meresmikan Jembatan BJ Habibie dekat Dili pada 29 Agustus 2019. Proses pemilu Timor-Leste menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia serta bagaimana perubahan politik dapat menentukan masa depan negara.

Pilihan Editor: Mengenang pemilu Timor Timur tahun 1999 dan misi UN UNET

Nasdem Umumkan Ilham Habibie Sebagai Calon Gubernur 2024 di Pilgub Barat

Bagi NasDem, pemberian surat dukungan kepada Ilham Habibie merupakan pendidikan politik untuk memberikan peluang lebih besar pada pilkada di Jawa Barat. BACA SELENGKAPNYA

Antonio Guterres memutuskan untuk mendaftarkan Israel. Di antara orang kulit hitam ini adalah ISIS dan Boko Haram Baca selengkapnya

Menurut Al Jazeera, senjata yang digunakan Israel untuk menyerang sekolah PBB di Gaza diproduksi oleh Amerika Serikat. BACA SELENGKAPNYA

Ilham Habibie didukung maju pada Pilkada Jawa Barat 2024 oleh Partai NasDem. Inilah Profil Putra BJ Habbie. BACA SELENGKAPNYA

Wartawan Tempo memberitakan penambangan nikel ilegal yang mendukung penegakan hukum, mendukung bisnis, dan mendorong integritas dan demokrasi. BACA SELENGKAPNYA

Kantor PBB untuk Penyalahgunaan dan Kejahatan Narkoba menyelenggarakan konferensi internasional dua hari di Bangkok, Thailand. BACA SELENGKAPNYA

Rusia dan Tiongkok menyatakan keprihatinan atas keputusan AS yang mendukung rencana Biden untuk mengakhiri konflik Gaza BACA LEBIH LANJUT

Panglima TNI menjelaskan manfaat jika Indonesia ikut mengerahkan pasukan dan operasi penjaga perdamaian di Gaza dan Palestina. Baca Selengkapnya

Jerman mengecam upaya parlemen Israel yang menetapkan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris. BACA SELENGKAPNYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *