Komentari Kasus Korupsi SYL, Ernest Prakasa Usulkan Ini ke Sri Mulyani

TEMPO.CO , Jakarta – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Sihrul Yasin Limpo atau SYL yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahur masih berlanjut hingga saat ini. Produser film sekaligus komedian Ernest Prakasa angkat bicara soal pengeluaran tidak masuk akal yang dilakukan SYL dan keluarganya yang terungkap di pengadilan. Ernest Prakasa menyikapi pengeluaran SYL dan keluarganya yang tidak wajar

“Semua hal lucu yang dilakukan Sill dan keluarganya sangat buruk. Tapi yang lebih parahnya, ketika Anda menyadarinya, itulah yang pertama kali mereka temukan,” tulis Ernest di akun X pribadinya pada Selasa, 21 Mei. tahun 2024.

Bahkan, berkaca pada kasus SYL, Ernest Prakasa kembali mempertanyakan bagaimana nasib pejabat pemerintah lainnya dalam kasus yang belum terungkap oleh pemerintah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (CEP).

“Bagaimana dengan pejabat idiot lainnya? Pengeluaran apa lagi yang kita bagi bersama?” – tulis Ernest.

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Sahrul Yasin Limpo (SYL) keluar dari KPK usai meninjau Gedung Merah Putih pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya Ernest menyerah menjadi WNI dan menelepon Sri Mulian soal pajak

Agak Laen, produser film sekaligus lulusan hubungan internasional Universitas Pajajaran, juga mengaku sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di Indonesia. Terutama dalam hal pajak, yang selalu dibayar oleh masyarakat dari gaji pejabat pemerintah. Saking marahnya, Ernest menyebut nama Menteri Keuangan Shri Muliani di Twitter-nya.

“Bu Shri Muliani, saya usulkan slogan ‘bayar pajak, kendalikan penggunaannya’ diganti dengan ‘bayar pajak lalu serahkan ke pemerintah’. Karena itulah saya benar-benar melatih diri saya agar waras sebagai manusia. Warga negara Indonesia,” tulis Ernest. Tidak ada biaya yang dikeluarkan. Informasi SYL dirilis di persidangan.

Dalam catatan Tempo, pembelanjaan tidak beralasan yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi Sahrul Yassin Limpo itu divariasikan oleh beberapa saksi.

Mulai dari membelikan produk perawatan kulit untuk anak, mempekerjakan penyanyi Nayunda Nabila sebagai asisten anak di Kementerian Pertanian, membayar gaji pembantu rumah tangga atau ART, katering dan laundry online dengan biaya Rp 3 juta per hari, dan yang terbaru memborong bawahan. Ajukan Durian Musang King harga Rp 46 juta.

Pilihan Editor: Ernest Prakasa menganggap pembuat konten Ojol Prank berbahaya dan patut diberi pelajaran

Ahmad Sahron mengimbau masyarakat mengikuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan dugaan kasus korupsi kesejahteraan Covid-19. Baca selengkapnya

SYL tetap membantah tudingan pemerasan yang dilakukan pejabat tingkat satu Kementerian Pertanian. Baca selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali mencontohkan jasanya semasa menjabat Menteri Pertanian setelah jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutnya serakah. Baca semuanya.

Artis Indonesia pun turut merespons peretasan pusat data nasional yang menjadi bencana siber nasional. Baca selengkapnya

Motif tentara bayaran diduga menjadi salah satu faktor eskalasi tuntutan terhadap Shahrul Yasin Limpo. Baca selengkapnya

Tuntutan terhadap Mohamed Hatta dalam kasus korupsi Kementerian Pertanian sama dengan tuntutan terhadap Kasdi Subaggiono. Baca selengkapnya

Jaksa KPK juga menuntut denda sebesar 250 juta rubel terhadap anak perusahaan Kasdi Subagyono dan tiga bulan penjara. Baca selengkapnya

Nayunda Nabila bekerja sebagai pegawai honorer Kementerian Pertanian selama tahun 2021 dengan gaji Rp 4,3 juta per bulan. Baca selengkapnya

Hingga akhir Mei lalu, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp700 miliar untuk memelihara Pusat Data Nasional (PDN) atau pusat data. Baca selengkapnya

Jaksa juga menuntut pembayaran ganti rugi kepada Sihrul Yassin Limpo sebesar 44.269.777.204 rubel dan tambahan 30 ribu dolar AS. Baca selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *