Megawati Singgung soal Intervensi Kekuasaan, Istana: Presiden Jokowi Tidak dalam Posisi Menanggapinya

TEMPO.CO, Jakarta – Istana Kepresidenan mengumumkan Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau Rapat Kerja Nasional V menjadi agenda internal. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dufiyan menilai ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnopotri juga ditujukan untuk kepentingan internal.

Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP tersebut, kata Ari kepada Tempo, Jumat malam, 24 Mei 2024.

Ari menjelaskan, saat pidato disampaikan, Jokowi sedang berada di Keraton Yogyakarta. Bahkan, siang tadi sekitar pukul 16.15 VIB, Ari mengatakan, Presiden sebenarnya sedang berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar Istana, dengan berbagi kebutuhan pokok, antara lain tukang becak, tukang becak, dan penyandang disabilitas.

PDIP menggelar Rakernas V selama tiga hari di kawasan Ankol, Jakarta Utara, mulai hari ini, Jumat, 24 Mei 2024. Partai Banteng bersiap menggelar Pilkada Serentak dan konsolidasi untuk menentukan posisi politik nasional jelang pemilu. pergantian pemerintahan pada bulan Oktober.

Jokowi tidak diundang dalam rakernas yang mengusung tema “Satiam Ava Jayata, Kebenaran Akan Menang”. Belakangan ini, PDIP juga tak menganggap presiden sebagai kader pendukung Provo di Pilpres 2024.

Dalam pidato politik di Rakernas PDIP, Ketua Umum Jenderal Magwati Sukarnopotri menyinggung campur tangan pemerintah dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ke-90 ini. Perubahan aturan ini memungkinkan putra Jokowi, Gibran Recboming Raka, menjadi wakil presiden Prab.

5. Presiden juga menyinggung isu goyang dalam pembahasan stabilitas partai dan meningkatnya utang negara. Nama Jokowi disebut-sebut oleh kader yang hadir total sekitar lima ribu peserta saat Mega menanyakan siapa yang harus disalahkan atas urusan MK.

Merujuk pada cendekiawan Muslim Indonesia Sukidi, Magwati menyinggung fenomena paradoks kepemimpinan yang memadukan populisme dan Machiavellianisme di Indonesia saat ini. Putri Presiden Sukarno ini juga melihat adanya legalitas otokratis yang menjadikan hukum sebagai alat, bahkan pembenaran, untuk mengejar kekuasaan.

“Dengan sifatnya yang seperti ini, maka hukum menjadi pembenaran atas tindakannya yang terkesan sesuai dengan aturan demokrasi,” kata Magwati.

Pilihan Redaksi: Tak Diundang Rakernas PDIP, Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Sorono mengaku sudah menghubungi Partai Golkar untuk membahas Pilkada 2024 di Jabar.

Puan Maharani menerima godaan ibunya, Megawati Sukarnopotra, untuk menggantikan perannya sebagai Ketua Umum PDIP Baca Selengkapnya

PDIP tak akan mengajukan nama calon Gubernur Jabar pada Pilkada 2024 Baca selengkapnya

Menurut Said, Ketua PDIP Megawati Sukanopotra masih kesulitan untuk menggantikan jabatannya dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi menghabiskan liburan akhir pekannya bersama keluarga dengan mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang

PDIP Kota Solo mengagendakan pemaparan gagasan, visi dan misi calon kepala daerah pada Sabtu, 1 Juni 2024. Baca selengkapnya

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membenarkan PDIP Sumut didaulat maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Sumut 2024. Baca Selengkapnya

Saeed Abdullah menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Magwati Sukarnopotri yang meminta putrinya Pwan Maharani menjadi Ketua Umum. Baca selengkapnya

Pilpres 2024 disebut-sebut akan diwarnai permasalahan netralitas pejabat dan penyalahgunaan fasilitas negara. PDIP tak ingin masalah ini terulang pada Pilkada 2024. Baca sampai selesai

Megawati Soekarnoputri Tunjuk Adian Napitupulu Sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu 2024 Baca Selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *