Pakar Ingatkan Perkembangan Kasus Bakteri Pemakan Daging dan Upaya Pencegahan

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Thandra Yoga Aditama, menjelaskan banyak upaya pencegahan penyakit akibat bakteri pemakan daging yang saat ini kasusnya semakin meningkat di Jepang. .

“Banyak perbincangan mengenai streptococcal toxic shock syndrome (STSS) atau yang biasa dikenal dengan bakteri pemakan daging menjadi berita utama di dunia, melihat peningkatan kasus di Jepang,” kata Thandra. . Jakarta. , Minggu, 30 Juni 2024.

Mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sekaligus Kepala Balitbangkes ini mengatakan, bakteri pemakan daging ini bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian hanya dalam waktu 48 jam. Dia mengatakan tingkat kematian bisa mencapai 30 persen atau lebih, jauh lebih tinggi dibandingkan angka 5 persen akibat COVID-19.

“Saat ini belum ada vaksin untuk melawan penyakit ini.

Gejalanya dapat dimulai dengan demam, nyeri otot, dan muntah-muntah dan dapat dengan cepat memburuk ketika bakteri melepaskan racun yang menyebabkan reaksi peradangan, syok, dan kerusakan yang meluas pada berbagai bagian tubuh. Mantan Direktur Penyakit Menular WHO di Asia Tenggara ini menjelaskan, kasus dugaan meningkat di Jepang.

“Pada masa wabah COVID-19, banyak orang yang lebih jarang bersentuhan dengan virus karena menjaga jarak dan sebagainya, sehingga menyebabkan berkurangnya daya tahan alami,” jelasnya.

Dugaan lainnya adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh pasca COVID-19. Menurut Thandra, pemerintah Hong Kong melalui badan kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan setempat telah mengimbau warganya untuk mewaspadai peningkatan jumlah penyakit.

“Pemerintah Malaysia juga sudah bergerak cepat dan menyatakan akan bekerja sama dengan WHO untuk mendapatkan informasi yang akurat. “Malaysia memantau dengan cermat kemungkinan situasi ini di negaranya melalui pusat kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis penyakit menular yang dimiliki pemerintahnya,” jelasnya.

Yang harus dilakukan pemerintah saat itu, Pemerintah Thailand telah mengeluarkan travel warning kepada warganya yang akan berangkat ke Jepang, antara lain persiapan sebelum berangkat, apa yang harus dilakukan saat bepergian, kesadaran akan risiko utama dan apa yang harus dilakukan setelah kembali, kata Tyandra. . .

“Akan lebih baik jika pemerintah kita mempertimbangkan untuk melakukan hal seperti ini,” katanya.

Menurutnya, pemerintah Jepang terus memantau situasi penyakit ini dan meningkatkan pendidikan kedokteran bagi masyarakatnya. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat melalui Pusat Pencegahan dan Pengendalian (CDC) telah menyatakan bahwa kelompok risiko tinggi terkena STTS adalah orang lanjut usia, orang dengan luka terbuka, dan pasien yang baru saja menjalani operasi.

“Pada Desember 2022, WHO melaporkan peningkatan kasus streptokokus grup A (iGAS) di Prancis, Irlandia, Belanda, Swedia, dan Inggris, khususnya pada anak-anak. Namun, hal tersebut tidak sama dengan peningkatan di Jepang saat ini,” dia berkata. menjelaskan. .

Thandra menambahkan, perkembangan Jepang harus diwaspadai dan tidak boleh diabaikan begitu saja, tapi ditunggu dengan baik. Namun di sisi lain tidak perlu terlalu khawatir, kita perlu memahami bahwa berbagai penyakit masih akan muncul dan kewaspadaan terus-menerus dari para petugas kesehatan merupakan salah satu kunci pengendalian diri di dunia dan di negara kita. – dia berkata.

Pilihan Editor: 6 Fakta Tentang Wabah Virus Pemakan Daging di Jepang

Saat ini infeksi bakteri pemakan daging semakin meningkat di Jepang. Perhatikan tanda-tandanya. Baca selengkapnya

Dermatologis punya pendapat tersendiri mengenai penggunaan loofah. Kekhawatiran utamanya adalah kebersihan dan risiko infeksi kulit. Baca selengkapnya

Jepang tidak memiliki vaksin untuk melawan wabah bakteri pemakan daging Baca lebih lanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Budi Silvana, mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi APD Covid-19. Baca selengkapnya

Jalur kasus korupsi bantuan presiden yang merugikan negara Rp 125 miliar. Bantuan masyarakat pada masa Covid-19. Baca selengkapnya

Komite Pemberantasan Korupsi (AKC) menemukan biaya korupsi sementara bantuan presiden Covid-19 di Jabodetabek mencapai Rp 125 miliar. Baca selengkapnya

Investigasi terhadap kesejahteraan presiden telah berlangsung sejak sidang kesejahteraan sebelumnya. Baca selengkapnya

Undang-undang larangan ini mendukung kelancaran proses penyidikan korupsi pengadaan alat pelindung diri Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2020. Baca selengkapnya

Pusar juga bisa menjelaskan masalah kesehatan pemiliknya. Misalnya berbau, gatal atau batu kecil. Baca selengkapnya

Kapolda Sumut Irjen Suharyono siap menjawab jika anggotanya terlibat dalam kematian bocah 13 tahun bernama Afit di Padang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *