Pemkot Batam Wajibkan Penggunaan Fuel Card 5.0 untuk Pembelian Pertalite, Apa Itu?

TEMPO.CO, JAKARTA – Di tengah rumor Pertamina akan melikuidasi Pertalite, Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, memperkenalkan sistem pengendalian pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan Fuel Card 5.0. Nantinya, pengguna mobil harus memiliki kartu ini untuk bisa membeli bensin beroktan 90.

Pendaftaran online tanggal 26 April s/d 31 Juli 2024 di website batamfuelcard.id. Semuanya dilakukan secara online dan bisa diakses hari ini pukul 13.00. Proses pendaftaran diperkirakan memakan waktu 3 hari, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Gustian Riau dikutip Antara, Jumat. , 26 April 2024 Pemerintah Kota Batam telah berpartisipasi dalam implementasi Fuel Card 5.0 Bank KB, Bank Sumut dan Bank CIMB Niaga untuk layanan transaksi pembayaran bagi pengguna Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus (BKB) di Kota Batam. Gustian mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait. Pola pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan kartu BBM “Masyarakat dipersilakan memilih ketiga bank tersebut dimanapun mereka merasa nyaman. , Kantor Disparindag juga menyediakan layanan pembuatan Kartu BBM 5.0, kami berharap kartu BBM ini bisa didaftarkan paling lambat tanggal 31 Juli, 2024 .selesai,” jelasnya. Pemkot Batam, Kantor Disperindag, BP Batam, Mega Mall, BCS Mall dan Grand Batam Mall telah membuka kantor bagi yang bingung dengan proses pendaftaran online Disperindag, kata Wali Kota Batam Muhammad Rudy. bahwa penerapan Kartu 5.0 merupakan sebuah terobosan, mungkin yang lain akan mengikuti. “Saya berharap kedepannya mungkin dalam hal sampah dan parkir, kepala dinas mengambil langkah memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan dari masyarakat,” Rudy dikatakan.

Pemerintah Kota Batam telah menunjuk 11 SPBU Kepulauan Riaz untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk penerapan Kartu Bahan Bakar 5.0. , SPBU Baloi Permai, SPBU Pungur, SBPU Belian, SBPU Tembesi, SBPU Tiban Lama, SBPU Tanjungunkang, SBPU Sei Jodoh, SBPU Bengkong, SBPU Batu Besar, SBPU Sei Beduk, SBPU Sei Beduk Kartu BBM tampak depan dan foto nomor polisi 5 diperlukan. Foto copy STNK, foto copy KTP, QR code khusus subsidi pertamina saya dan khusus mobil kargo lampirkan KIR (Tes Kelayakan) dan foto. Batasan pembelian bahan bakar pertalite untuk kendaraan dengan nomor registrasi di luar Kota Batam, yakni 20 liter per hari untuk mobil bermesin 1.400 cc dan 15 liter per hari untuk mobil bermesin di atas 1.400 cc, demikian pengumuman tersebut. “Untuk kendaraan umum roda empat seperti angkutan kota dapat diperoleh 35 liter per hari, 30 liter per hari untuk kebutuhan masyarakat seperti Gocar, Maxim, dan 20 liter per hari khusus untuk mobil kargo (pikap),” kata Gustian. “Penggunaan Fuel Card 5.0 ini untuk mendukung pendistribusian BBM jenis Pertalite lebih akurat. Kartu tersebut sulit diduplikasi sehingga kita terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan,” Kota Batam akan memiliki 210.000 kendaraan roda empat pada Maret 2024.

Pertamina menolak menghapus Pertalite

PT Pertamina Patra Niaga (Persero) memastikan SPBU atau SPBU masyarakat masih menjual Pertalite, bahan bakar bersubsidi pemerintah. Perusahaan membantah tudingan Pertalite Pertamax Green 95 dijual di seluruh SPBU.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, status Pertalite masih berupa bahan bakar jenis khusus penugasan atau JBKP. Artinya, pemerintah tetap memberikan kompensasi penugasan untuk penyalurannya.

Soal kabar penggantian atau penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 95, tidak benar, kata Irto saat dikonfirmasi, Senin, 29 April 2024.

Meski demikian, dia tak memungkiri masih banyak SPBU yang tidak lagi menjual Perlite. Sebab, tidak semua SPBU mendapat alokasi bahan bakar. Jumlah SPBU yang tidak menyalurkan BBM bersubsidi dikatakan tidak banyak.

“Jumlahnya tidak besar. Tapi mayoritas masih menjual BBM bersubsidi,” ujarnya. “Merupakan hak prerogratif pemerintah untuk mengambil atau tidak mengedarkan Pertalite.”

Erica Retnovati, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan kompensasi subsidi bahan bakar solar dan jenis perlite harus tepat sasaran dan tepat karena dana masyarakat digunakan melalui APBN. Jakarta dalam keterangannya, Minggu, mengatakan dengan menetapkan harga yang terjangkau dan menciptakan rasa keadilan, subsidi dan kompensasi bahan bakar akan diberikan kepada masyarakat yang berhak mempertahankan daya beli, sekaligus pada saat yang sama subsidi bahan bakar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. . Dan investasinya “menggunakan BBM bersubsidi dan kompensasi uang negara” “Untuk itu, penyaluran BBM harus terjamin tepat sasaran dan tepat jumlah,” kata Erica dalam kegiatan bersama DPR RI VII Kabupaten Belitung, Banka Pulau Belitung. . Pada Kamis (25/4/2024) untuk memastikan konsumen BBM bersubsidi mendapatkan haknya, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Pembelian bahan bakar tertentu (solar) dan bahan bakar khusus (pertalite). Untuk tugas.

Antara | Aishya Amira Wokang

Pilihan Editor untuk Menghitung Waktu Perjalanan dari Rumah ke Surabaya: Mana yang Lebih Singkat, Naik Pesawat atau Kereta Cepat?

Warga terdampak proyek Rempang Eco City akan dikenakan biaya sewa rumah sebesar Rp1,2 juta per keluarga per bulan di hunian sementara. bacakan

Aktivis hak asasi manusia Pastor Chrisunctus Paschalis Saturnus mengatakan seharusnya tidak sulit bagi polisi untuk menangkap mafia yang mengangkut pekerja migran ke Malaysia. bacakan

Menurut Nukila, kondisi masyarakat adat Laut di Batam secara keseluruhan belum tertangani. bacakan

Pertamina akan terus berupaya mengurangi penggunaan BBM bersubsidi

Para pekerja migran mengaku tidak mengetahui tekkong yang ada di kapal ilegal tujuan Batam dari Malaysia itu. bacakan

Pasalis berpendapat bahwa kegagalan kebijakan dalam melindungi pekerja migran telah menjadi wilayah yang menguntungkan bagi mafia. bacakan

Pekerja migran membayar Tekong Rp 10 juta atau lebih. Dari gelombang ini, 16 PMI diselundupkan dari Malaysia saja. bacakan

Ada indikasi Tekong dan agen manajemen sengaja menelantarkan pekerja migran yang tidak siap di Tanjung Akang, Batam untuk menghindari aparat. bacakan

MTQH

Polres Pulau Rias mengajak masyarakat yang kehilangan sepeda motornya untuk datang ke kantor polisi untuk memeriksa 36 kendaraan milik pencuri tersebut. bacakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *