Plus Minus KTT Perdamaian Ukraina di Swiss

TEMPO.CO, Jakarta – Konferensi perdamaian Ukraina yang akan digelar bulan depan, yang tampaknya merupakan upaya paling ambisius Swiss yang netral untuk mengakhiri konflik besar dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan betapa kepentingan ekonomi dan keamanan Swiss selaras dengan kepentingan Eropa Barat. Rusia.

Ini adalah pandangan para pendukung Swiss yang menginginkan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Barat dan penentang nasionalis yang berpendapat bahwa Swiss telah meninggalkan tradisi netralitasnya dan harus membatasi ruang lingkup keterlibatannya di luar negeri.

Rusia tidak diundang ke pertemuan tersebut, yang diadakan pada 15-16 Juni di sebuah resor tepi danau dekat pusat kota Lucerne, yang telah disetujui Swiss untuk diadakan pada bulan Januari atas perintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Daripada mengakhiri perang, pertemuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh invasi Moskow ke Ukraina dan upaya untuk mengisolasi Rusia, menurut diplomat Barat dan pakar kebijakan luar negeri Swiss.

Dua tahun setelah perang Rusia-Ukraina, pertempuran di garis depan masih terhenti. Seruan untuk solusi negosiasi semakin meningkat, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menolak kemungkinan menyerahkan wilayah dan melakukan negosiasi langsung dengan Rusia, dan Presiden Rusia Vladimir Putin terbukti tidak dapat diandalkan bahkan jika kesepakatan dapat dicapai. Kelelahan akibat perang yang dialami Amerika Serikat dan sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) lainnya juga mempersulit kemampuan mereka untuk melanjutkan aliran bantuan militer dan ekonomi ke Ukraina.

Serangan rudal Rusia baru-baru ini terhadap kota Kharkiv di timur laut Ukraina melukai dua orang dan menghancurkan tiga rumah pada Jumat pagi, kata pejabat setempat.

Kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, yang terletak hanya 30 km dari perbatasan Rusia, sangat rentan terhadap serangan udara dan mengalami kerusakan parah ketika Moskow meningkatkan serangan udaranya dalam beberapa bulan terakhir.

Dua orang, termasuk seorang anak berusia 11 tahun, terluka dalam serangan udara tersebut, tulis Gubernur Oleh Sinihubov di aplikasi pesan Telegram.

Walikota Ihor Terekhov mengatakan sebuah rudal S-300 menghantam kota tersebut, merusak 26 bangunan, dua di antaranya hancur. Dia tidak menjelaskan bangunan tersebut.

Juru kamera Reuters di tempat kejadian melihat api berkobar di sebuah bangunan tempat tinggal saat fajar. Layanan darurat bergegas memadamkan api, bekerja di tengah puing-puing. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina Ilya Yevlyash mengatakan dalam siaran televisi bahwa Rusia meluncurkan dua rudal S-300/S-400 di daerah tersebut semalam. Tidak jelas di mana rudal kedua itu jatuh.

Reuters Pilihan Editor CFRP: Ukraina memperkirakan Indonesia akan menghadiri pertemuan puncak perdamaian di Swiss bulan depan

Rusia merebut lima desa Ukraina di wilayah Kharkiv. Rusia melancarkan serangan besar akhir pekan lalu. Baca selengkapnya

Putin kembali mengusulkan nama Mikhail Mishutin untuk jabatan Perdana Menteri. Baca selengkapnya

Warga negara Rusia sedang mempertimbangkan rencana untuk melakukan perjalanan ke Meksiko karena pihak berwenang di sana melarang lebih banyak wisatawan Rusia. Baca selengkapnya

Rusia menemukan beberapa warga Prancis tewas di Ukraina. Baca selengkapnya

Badan keamanan Ukraina mengatakan mereka telah menggagalkan rencana Rusia untuk membunuh Presiden Volodymyr Zelensky. Baca selengkapnya

Jaksa pemerintah Ukraina sedang menyelidiki puing-puing 21 dari sekitar 50 rudal balistik Korea Utara yang diluncurkan Rusia. Baca selengkapnya

Vladimir Putin kembali menjabat sebagai Presiden Rusia untuk masa jabatan kelima dalam enam tahun ke depan. Ini akan memecahkan rekor Stalin. Baca selengkapnya

Vladimir Putin dilantik sebagai Presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada sebuah upacara di Kremlin pada hari Selasa. Baca selengkapnya

Rusia menuduh seorang tentara Amerika terlibat dalam pencurian dengan mengambil uang dari pacarnya. Baca selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden sah Rusia. Baca selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *