TEMPO.CO, Jakarta – Sumbangan dana pariwisata untuk tiket pesawat yang diselenggarakan pemerintah menuai kontroversi. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal itu dibenarkan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Marves Ordo RM.
Rencana ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkualitas, ujarnya, dikutip dari laporan Tempo, di Jakarta, Senin, 22 April 2024.
Dana abadi pariwisata juga akan digunakan untuk keperluan promosi dalam negeri guna mendukung kelangsungan aktivitas negara di tingkat nasional dan internasional.
Lalu apa pro dan kontra dari berbagai pihak terkait rencana ini? Simak rangkumannya di bawah ini Sandiaga Uno: Tarif tak akan memberatkan penumpang.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku ada rapat pemerintah untuk membiayai pariwisata berkelanjutan. Melalui konferensi online mingguan di Jakarta, dia meminta masyarakat tidak khawatir dengan harga tiket pesawat. Sebab, belum ada keputusan soal pajak.
Dia mengatakan harga wisata akan diumumkan kepada publik. Ya, keterbukaan harus jelas karena kami full time karena transparansi dan keterbukaan, dan kami akan menangani penumpang secara transparan karena harga tiket, katanya, dikutip Tempo, 23 April 2024. Sigit Sosiantomo: Memang benar. lebih baik tidak menulis.
Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo pun menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan, dalam menentukan harga tiket pesawat harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Kalau mereka dipaksa memungut pajak turis lagi, itu seperti pajak berganda. Dan tidak semua penumpang naik pesawat untuk tujuan wisata,” ujarnya.
Berbeda pendapat, Sigit menegaskan pembayaran Suryadi Jaya Purnama untuk wisatawan tidak boleh dilakukan: melanggar UU Nomor 1 Tahun 2009.
Anggota Komisi V Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut penggunaan uang tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Selain itu juga dapat menurunkan minat masyarakat untuk terbang.
Ia mengatakan Kemenparekraf harus bisa mencarikan dana untuk pariwisata. PKS juga meminta Kementerian Perhubungan memperhatikan daya beli masyarakat dalam melihat harga tiket pesawat, kata Garuda Tolak.
Presiden Garuda Indonesia Irfan Saputra mengaku tidak menyetujui pajak turis atas tiket pesawat. Menurutnya, penerapan tarif dapat meningkatkan harga tiket dan pajak penumpang.
“Saya tidak setuju jika hal itu dimasukkan dalam harga tiket,” ujarnya, Rabu, 24 April 2024.
Ia menambahkan, jika rencana tersebut terus berlanjut, masyarakat tidak akan mengetahui dan mungkin akan menyalahkan pihak maskapai yang menaikkan harga tiket. INCA: Beban tambahan bagi penumpang
Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menilai pajak wisatawan akan menjadi beban lain bagi pelaku perjalanan udara karena jika harga tiket mahal dikhawatirkan jumlah penumpang akan berkurang.
“Menambahkan pajak wisatawan pada porsi tiket akan membuat harga tiket menjadi lebih mahal bagi penumpang. Maskapai juga akan terkena dampaknya karena jumlah penumpang akan berkurang jika harga tiket dianggap mahal,” kata Direktur Eksekutif INACA Denon Prawiaraatmadja, dalam pidatonya di Jakarta pada Jumat. Kamis. dari Antarenews.
YUDONO JANUAR | NOVALI PANJI NUGROHOPPendapat Redaksi: Terbaru: Anggota DPR Tolak Penggunaan Uang Turis untuk Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Minta Pembentukan Menteri Wakili Jokowi dan Partai.
Pak Moeldoko mengatakan bahwa program Tapera hadir untuk menyelesaikan masalah utang yang dihadapi oleh 9,9 juta orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang lengkap.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sumbangan kepada Tapera. Baca selengkapnya
Kementerian PUPR sudah angkat bicara soal keputusan pengurangan gaji pekerja Tapera bagi pekerja atau pekerja yang sudah memiliki rumah. Baca selengkapnya
Simulasi iuran wajib dan pemeliharaan Tapera bagi pegawai bergaji UMR Jawa Tengah. Baca selengkapnya
Sumbangan Tapera diberikan kepada pegawai pemerintah, perusahaan infrastruktur pedesaan dan perusahaan swasta. Baca selengkapnya
Simulasi perhitungan iuran wajib dan tabungan program Tapera bagi pegawai bergaji UMR Jakarta. Baca selengkapnya
Prakarsa mengatakan pemotongan gaji Tapera hanya akan membebani buruh. Pemerintah diminta mengkaji ulang undang-undang ini. Baca selengkapnya
Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR, menilai belum ada kepastian pengembalian uang sumbangan Tapera. Baca selengkapnya
Menurut Ombudsman, Garuda Indonesia merupakan maskapai pelat merah yang wajib memberikan pelayanan unggul, juga dalam hal biaya perjalanan. Baca teks lengkapnya.
Jika BPJS Kesehatan dinonaktifkan, Anda dapat mengaktifkannya kembali melalui aplikasi JKN atau melalui layanan Pandawa. Begitulah cara kerjanya. Baca selengkapnya
