Rusia Siap Kerjasama dengan Pemerintahan Baru Indonesia, Begini Hubungan Baik Kedua Negara Sejak Zaman Uni Soviet

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Moskow siap bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia yang baru dilantik pada Rabu, 24 April 2024, kata Veronika Novoseltseva, Kepala Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta. Mereka ikut campur dalam urusan nasional Indonesia namun sangat bersedia bekerja sama dengan pemerintah dan presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. “Kami menghormati pilihan rakyat Indonesia. Hubungan antara Rusia dan Indonesia selalu sangat baik dan sangat kuat.” Ia mengatakan kepada wartawan di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta Selatan, “Ada budaya kerja sama yang sangat besar dan sangat luas antara kedua negara.” 2024 Rabu, 24 April.

Kandidat KPU Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Pemenang Pilpres 2024 Gandeng Pemerintahan Baru Indonesia, Veronie Qatar Harap Terus Kembangkan Kerja Sama dengan Rusia di Berbagai Bidang Seperti Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi, Investasi, Transportasi, logistik, energi, dll.

Pemerintah Rusia memiliki sejarah panjang hubungan dekat dengan Indonesia. Sekalipun Uni Soviet masih berdiri. Sebelum Uni Soviet beralih ke Rusia, Uni Soviet mempunyai hubungan baik dengan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan.

Menurut laman Kementerian Luar Negeri, pada tahun 1945 hingga 1950, setelah diproklamirkannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melancarkan perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari dunia internasional. Perjuangan bangsa Indonesia sungguh luar biasa.

Salah satu negara yang menerima lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka adalah Uni Soviet yang mengutuk segala bentuk kolonialisme. Pejuang kemerdekaan Indonesia berharap mendapat dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di PBB, Uni Soviet berulang kali mengangkat isu Indonesia, menuntut agar PBB menghentikan agresi militer Belanda dan dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara merdeka.

Pada tanggal 21 Januari 1946, empat hari setelah Dewan Keamanan PBB mulai bekerja di London, Dmitry Manuilsky, perwakilan Soviet dari Soviet Ukraina, mengangkat situasi dan permasalahan di Indonesia pada pertemuan Dewan Keamanan PBB. Ia mengutuk agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dan meminta Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk menghentikannya.

Selain itu, Uni Soviet juga membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di PBB dan organisasi internasional lainnya. Misalnya, pada pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1947-1948, diajukan sejumlah usulan untuk mengakui kedaulatan Indonesia; pada Konferensi Dili bulan Januari 1949, Uni Soviet mengutuk serangan militer terhadap Indonesia dan menghimbau masyarakat internasional untuk melakukan hal yang sama. mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dukungan Soviet disambut baik oleh rakyat Indonesia, dan perwakilan Soviet untuk PBB Ali Sastromijocho, Juanda, Sartono, Willopo dan Adam Malik menyampaikan berbagai ucapan terima kasih melalui surat atau pidato. Menurut A.A.Gromyko, D.Z.Manuilsky, Ya.A.

Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Soviet Vyshinsky mengirimkan surat kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Mohamad Hatta, menyatakan bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta berharap dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal ini.

Pada bulan Mei 1950, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Parral mengunjungi Moskow untuk berunding. Kesepakatan untuk bersama-sama membuka kedutaan dan respon positif Soviet terhadap masuknya Indonesia ke PBB.

Mayesha Fatina Rahman I Nabila Azahra

Pilihan Editor: Prabowo Subianto: Indonesia tidak berpihak pada AS dan Tiongkok

Anis Bassetan mengomentari kemungkinan bergabungnya pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri. Baca selengkapnya

Bersama timnas Indonesia pada era 1950-an, ia menjadi pusat perhatian saat laga perempat final melawan Uni Soviet di Olimpiade Melbourne 1956.

Pakar politik Universitas Udayana mengatakan, hak angket didasarkan pada pendapat hakim Mahkamah Konstitusi terakhir yang menggugatnya. Baca selengkapnya

Ganjar mengatakan check and balances dalam sistem pemerintahan itu penting. Baca selengkapnya

Ganjal mengatakan, banyak persoalan yang diangkat Megawati terkait kondisi sosial ekonomi masih perlu mendapat perhatian. Baca selengkapnya

Jasa Tumbu Saraswati mendirikan Organisasi Pembela Demokrasi Indonesia. Pelajari lebih lanjut peran TPDI pada pemilu 2024

Sukhoi Su-35 merupakan jet tempur generasi keempat Baca selengkapnya

Politisi PAN itu mengaku tak khawatir partainya akan kehilangan kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Baca selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditangkap karena dugaan berperan dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar Baca selengkapnya

“Kami berteman dengan semua orang dan kami menganggap semua partai politik adalah rumah kami,” kata Gibran. Baca selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *