Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

Tempo.co, Jakarta – Taman Wisata Alam Mega Mendung di Lembah Anai, Eks Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Tatar, Sumatera Barat tersapu banjir bandang akibat letusan gunung Marabi pada Sabtu malam dan Minggu pagi, 11-12 Mei. 2024. Bencana bukanlah yang pertama. Lembah Anai pernah dilanda banjir bandang sebelumnya, termasuk pada 22 Februari 2023.

Untungnya tidak ada korban jiwa. Berbeda dengan bencana baru-baru ini yang memakan sedikitnya 50 korban jiwa. Bencana lingkungan terus terjadi dan kini dampaknya semakin parah, kata Direktur Walhi Sumbar Venky Purwanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Mei 2024.

Wengi mengatakan ancaman bencana hanya akan meningkat seiring dengan perubahan iklim dan perubahan lahan serta degradasi lingkungan. “Tapi itu termasuk pembangunan yang mengabaikan risiko bencana,” katanya.

Walhi mengungkapkan, pada tahun lalu dirinya telah memperingatkan dampak banjir bandang terhadap banyak bangunan di sepanjang tepi Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang Anai di kawasan Lembah Anai. Risiko dan dampak bencana juga dilaporkan kepada Komite Sumber Daya Air Sumbar sebagai penilaian terhadap pengoperasian kawasan TWA Mega Mendung yang dinilai tersembunyi bahaya.

Selain lokasi TWA Mega Mendung, Walhi Sumbar juga menyoroti pembangunan hotel di dekat Air Terjun Lembah Anai. Menurut Wengi, pembangunan kafe tersebut mengabaikan paradigma tata ruang wilayah Sumbar yang rawan bencana. “Karena ketika terjadi bencana, aspek mitigasi dan upaya keselamatan seolah terabaikan,” ujarnya.

Keadaan jalan nasional Air Terjun Lembah Anai terhalang banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Tatar, Minggu 12 Mei 2024. (Andara/Fandi Yogari).

Hal ini dibuktikan dengan kondisi TWA Mega Mendung yang bangunan di sekitar Air Terjun Lembah Anai hancur total pasca banjir bandang pada 11-12 Mei lalu. Menurut Wengi, seharusnya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar bertanggung jawab atas penerbitan izin pembangunan di kawasan hutan lindung yang tidak mengaitkan konsep pengelolaan dengan analisis risiko bencana.

Ia juga menyebut Gubernur Sumbar dan Gubernur Tanah Dadar sebagai pihak yang harus berbagi tanggung jawab atas bencana yang berulang kali terjadi di Lembah Anai. Vengi menegaskan, pengembangan dan pemanfaatan ruang tidak didasarkan pada penanggulangan bencana akibat kelalaian atau kesengajaan.

“Masyarakat berada dalam situasi bencana dan akhirnya menjadi korban bencana,” keluhnya.

Wengi mengatakan, Walhi Sumbar sebelumnya membawa persoalan pengelolaan lahan di Lembah Anai ke tingkat pusat yakni Kementerian Pertanian dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PUPR. Walhi menekankan agenda pertemuan tersebut untuk menangani bencana yang berulang di Lembah Anai.

Walhi merasa perlu dilakukan identifikasi secara detail bangunan di sekitar Lembah Anai, khususnya di kawasan hutan lindung. Pihaknya juga menyarankan untuk membatasi Sungai Batang An, Nagari Singalong, Eks Kecamatan Koto dan menindak bangunan yang tidak berizin.

Venky menegaskan, bencana lingkungan terjadi bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tapi juga akibat krisis lingkungan. Oleh karena itu, menurutnya, kesadaran kolektif terhadap keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi hal yang mendesak. “Dalam konteks ini, perubahan iklim, perubahan lahan, dan degradasi lingkungan merupakan faktor yang meningkatkan risiko bencana.”

Selain itu, kebijakan yang baik berdasarkan data yang akurat dan penegakan peraturan lingkungan yang ketat juga penting, kata Vengi. Ia menyerukan peninjauan kembali kebijakan pembangunan, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, dan audit lingkungan hidup secara komprehensif sebagai langkah mendesak dalam menangani bencana lingkungan.

Pilihan Editor: Berikut cara memburamkan rumah Anda di Google Street View

Walhi Jawa Barat menanggapi rencana pemerintah Indonesia menampilkan proyek Citarum Harum pada World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. Baca selengkapnya

Walhi menyoroti kebijakan pelayanan sampah pemerintah Kabupaten Slayman yang tidak lagi melakukan pelayanan pengangkutan sampah organik untuk masyarakat. Baca selengkapnya

Baca selengkapnya mengenai banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat baru-baru ini di sini

Kecelakaan fatal di Subang dan banjir bandang di Sumatera Barat telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Baca selengkapnya

Banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024, menyebabkan beberapa ruas jalan rusak. Baca selengkapnya

Sejumlah besar kendaraan melintas pada Sabtu malam, 11 Mei 2024, saat terjadi banjir bandang dan aliran lahar dingin. Baca selengkapnya

Banyak pihak sudah kerap memperingatkan akan adanya risiko bencana lingkungan di kawasan Lembah Annai. Baca selengkapnya

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kemungkinan terjadi hingga 22 Mei 2024 atau minggu depan. Baca selengkapnya

Presiden BNPB memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir vulkanik di Provinsi Sumatera Barat. Baca selengkapnya

Menurut BMKG, bencana banjir bandang di Sumbar tidak hanya disebabkan oleh produk vulkanik akibat letusan Gunung Marabi. Baca selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *